BERAUONLINE.COM, TANJUNG REDEB – Pemerintah Pusat telah menetapkan kenaikan harga BBM. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Berau, bersama Polres Berau dan Pertamina, menggelar Fokus Grup Diskusi (FGD), guna membahas penyesuaian harga BBM tersebut.
Bupati Berau menyebut, hal ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat. Sehingga diakuinya, ini membuat Pemkab dilematis untuk mendukung maupun tidak mendukung adanya kebijakan tersebut.
“Walaupun secara hati nurani kami tidak mendukung, namun mau bagaimana lagi, kalau tidak dinaikkan, maka ini akan menekan APBD, dan jika dinaikkan juga akan berdampak kepada masyarakat,” ungkapnya.
Maka dari itu, pihaknya sebagai pemerintah daerah akan berusaha membela kepentingan masyarakat, dengan solusi-solusi yang lain seperti bantuan terhadap masyarakat yang kurang mampu.
Bupati Berau mengatakan, pasca pandemi COVID-19, keadaan ekonomi masyarakat menurun dan tidak sedang sehat-sehat saja, sehingga dengan kebijakan kenaikan BBM, tentu akan membuat masyarakat sulit yang merasakan dampaknya.
“Tetapi ini adalah sebuah pilihan dari pemerintah terhadap masyarakat, tentunya pemerintah nantinya akan harus lebih jeli melihat kepada siapa bantuan-bantuan tersebut disalurkan,” ujarnya.
Untuk kebijakan dari Pemkab Berau, secara internal akan berkoordinasi untuk menentukan sebuah kebijakan.
“Ketika memang ada anggaran, itu pasti akan kami beri bantuan kepada masyarakat,” pungkasnya. (ADV)
Penulis : Roy
Editor : Indra
