BERAUONLINE .COM, TANJUNG REDEB – Di tengah bayang-bayang fluktuasi harga komoditas menjelang hari raya IdulFitri, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mengambil langkah preventif yang agresif. Melalui forum High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang digelar di GOR Pemuda pada Selasa (17/3/2026), otoritas setempat merumuskan peta jalan stabilisasi harga guna memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga menyongsong IdulFitri 1447 H.
Pertemuan strategis ini merupakan bagian dari koordinasi makro se-Kalimantan Timur yang dilakukan secara sinkron. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kaltim, Fahmi Himawan, yang hadir mewakili Gubernur secara virtual, menekankan bahwa pengendalian inflasi bukan sekadar persoalan angka, melainkan manifestasi dari kehadiran negara dalam menjaga rantai pasok.
Fahmi menggarisbawahi urgensi empat pilar pengendalian inflasi yang harus menjadi kompas kebijakan di daerah, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi publik yang efektif.
”Transformasi kelembagaan TPID harus mampu menyentuh akar persoalan. Kita perlu mendorong optimalisasi peran BUMD dalam ekosistem rantai pasok serta memperkuat sinergi antardaerah surplus dan defisit guna mengikis disparitas harga yang kerap membebani konsumen,” tegas Fahmi dalam arahannya.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, merespons arahan tersebut dengan menekankan pentingnya transisi dari kebijakan administratif menuju aksi nyata di lapangan. Menurutnya, stabilitas ekonomi menjelang lebaran adalah prioritas mutlak untuk menjamin ketenangan masyarakat.
”Pemerintah tidak boleh sekadar menjadi pengamat pasar. HLM ini adalah bentuk komitmen kami untuk melakukan intervensi langsung. Kami ingin memastikan bahwa setiap meja makan di Berau tetap memiliki akses terhadap pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Berau meluncurkan serangkaian program simultan yang menyasar titik-titik krusial konsumsi, di antaranya:
1. Distribusi bantuan secara presisi yang menyasar 12.212 Kepala Keluarga (KK) di seluruh wilayah Berau.
2. Gerakan Pangan Murah (GPM)
3. Operasi pasar LPG 3 kilogram guna mencegah kelangkaan bahan bakar rumah tangga di tingkat pengecer.
Langkah masif ini dipandang sebagai instrumen strategis untuk meredam spekulasi pasar yang sering muncul akibat meningkatnya permintaan domestik. Dengan membanjiri pasar melalui pasokan bantuan dan operasi pasar, pemerintah berupaya menciptakan keseimbangan baru yang lebih pro-rakyat.
Menutup keterangannya, Sri Juniarsih menyatakan optimismenya bahwa kolaborasi lintas sektoral antara TPID, perbankan, dan pelaku logistik akan menciptakan ekosistem ekonomi yang tangguh.
”Sinergi adalah kunci. Jika distribusi lancar dan stok melimpah, maka gejolak harga dapat kita minimalisir. Kami optimis masyarakat Berau dapat merayakan hari kemenangan dalam kondisi ekonomi yang stabil dan kondusif,” pungkasnya.
Penulis: TIM
Editor : Tim
