BERAUONLINE .COM, TANJUNG REDEB – Transformasi pembangunan yang bersumber dari Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) terus menjadi atensi serius jajaran legislatif Bumi Batiwakkal.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Ahmad Rifai, menggarisbawahi pentingnya pergeseran paradigma pengelolaan anggaran dari sekadar serapan administratif menuju pembangunan yang berdampak multifungsi bagi masyarakat kampung.
Dalam keterangannya, politisi senior ini menyoroti bahwa kucuran dana yang besar dari pemerintah pusat maupun daerah harus berbanding lurus dengan kualitas infrastruktur dasar. Menurutnya, desa tidak boleh lagi terjebak pada proyek-proyek seremonial yang minim azas manfaat jangka panjang.
”Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang mengalir ke desa menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Fokus kita di Komisi III adalah bagaimana infrastruktur yang dibangun di tingkat kampung mampu terintegrasi dengan sistem pembangunan daerah secara makro,” ujar Ahmad Rifai.
Rifai juga memberikan catatan khusus mengenai urgensi transparansi dalam tata kelola keuangan desa. Ia menilai, kapasitas perangkat desa dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) harus terus ditingkatkan guna menghindari potensi maladministrasi.
Ia mendorong agar skema pembangunan desa mengacu pada data yang presisi, terutama dalam penentuan skala prioritas. Penggunaan anggaran, lanjut Rifai, semestinya tidak hanya fokus pada pembangunan fisik jalan atau drainase, tetapi juga pada fasilitas pendukung lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.
”Transparansi bukan sekadar menempel baliho anggaran, melainkan bagaimana masyarakat dilibatkan sejak proses musrenbangdes hingga pengawasan di lapangan. Kami di DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar tidak ada keterlambatan serapan yang merugikan kepentingan warga desa,” tegasnya.
Lebih lanjut, Komisi III berharap pemerintah kampung mulai berani melakukan inovasi melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). Dana desa diharapkan menjadi modal stimulan untuk menggali potensi pendapatan asli kampung yang selama ini belum tergarap maksimal.
Menutup keterangannya, Ahmad Rifai berjanji akan terus memperjuangkan sinkronisasi program antara OPD terkait dengan kebutuhan riil di lapangan. Hal ini dilakukan agar disparitas pembangunan antarwilayah di Berau dapat ditekan secara signifikan.
Penulis : Tim
