BERAUONLINE.COM, TANJUNG REDEB – APBN 2023, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) tanjung redeb salurkan Rp3 triliun.
Kepala KPPN Tanjung Redeb, Gusti Hasbullah Mengungkapkan, Pada 15 Desember 2022 Alokasi TKDD Kabupaten Berau naik sebesar 58,7 persen atau sebesar Rp1,1 triliun dimana sebelumnya hanya sebesar Rp1,630 triliun. Sedangkan belanja K/L naik sebesar Rp10,9 miliar dari pagu tahun 2022 yang hanya sebesar Rp 222,03 miliar Tahun 2023.
“Kita akan dihadapkan pada situasi global yang tidak menentu, dari risiko pandemi bergeser ke gejolak ekonomi global seperti inflasi global yang melonjak, pengetatan likuiditas, kenaikan suku bunga, krisis pangan, energi dan keuangan, akibat adanya potensi stagflasi serta tingginya fragmentasi geopolitik,” jelasnya pada Kamis (15/12/2022) di kantor KPPN tanjung redeb.
Untuk menjaga situasi perekonomian global, maka APBN Tahun 2023, diarahkan untuk meningkatkan produktivitas nasional dan menjaga keberlanjutan keuangan negara dengan tetap mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber dalam menjaga dan melindungi perekonomian rakyat dari dampak kenaikan harga pangan dan energi global.
Gusti menyimpulkan, Perekonomian nasional saat ini dalam tren yang positif, setiap triwulannya mampu tumbuh diatas 5 persen selama 3 triwulan berturut, hingga memasuki kuartal keempat bulan Desember ini masih konsisten di angka 5,4 persen. Sedangkan angka pertumbuhan ekonomi untuk Kalimantan Timur 5,28 persen sedikit lebih rendah dari pertumbuhan angka nasional.
Tambahnya, inflasi pada bulan November di angka 5,42 persen. Belanja negara tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp3.061,2 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.246,5 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp 814,7 triliun. Belanja negara diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
APBN 2023 untuk Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp 62,79 triliun. Terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp30,20 triliun dan TKDD sebesar Rp32,59 triliun. TKDD naik sebesar 22 persen dari tahun 2022, untuk belanja KL naik 340 persen dari tahun 2022
diantaranya untuk membiayai IKN sebesar Rp 22,9 triliun
APBN 2023 untuk Kabupaten Berau sebesar Rp3,007 triliun terdiri dari belanja kementerian/Lembaga sebesar Rp 232,9 miliar sedangkan untuk TKDD sebesar Rp2,774 triliun naik sebesar 58,7 persen atau sebesar Rp1,144 triliun dimana sebelumnya hanya sebesar Rp 1,630 triliun.
Sedangkan untuk belanja kementerian Lembaga hanya naik sebesar Rp10,9 miliar dari pagu tahun 2022 yang hanya sebesar Rp 222,03 milyar. Berdasarkan arahan/pesan dari Menteri Keuangan pada saat penyerahan DIPA di Istana Negara, agar DIPA Tahun 2023 segera dapat ditindaklanjuti, sehingga APBN 2023 dapat dilakukan di awal tahun anggaran dan masyarakat serta perekonomian dapat merasakan manfaat secara langsung dan maksimal.
“Agar manfaat APBN dapat dirasakan oleh masyarakat, mari kita berdayakan UMKM melalui Digital Payment (DIGIPAY). Kontribusi UMKM di Indonesia signifikan dan berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,19 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,97 persen atau senilai Rp8.573,89 triliun rupiah,” tuturnya.
“Untuk itu juga kami mengajak Bapak/Ibu semua berkomitmen mendukung pemberdayaan UMKM di Kabupaten Berau melalui transaksi Marketplace Digital Payment (DIGIPAY) Pemerintah dengan menggunakan Belanja Uang Persediaan yang dikelola oleh para Bendahara Pengeluaran, minimal satu transaksi satu bulan seperti penyediaan snack rapat, alat tulis kantor, supplies komputer dan pemeliharaan AC,” pungkasnya.
Penulis : Roy
Editor : Sofi
