BERAUONLINE.COM, TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau meminta penyelesaian sengketa tapal batas dengan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) segera dipercepat. Persoalan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun itu dinilai tidak hanya menghambat pembangunan, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial di wilayah perbatasan.
Wakil Bupati Berau, Gamalis, mengatakan pemerintah daerah berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama pemerintah pusat segera mengambil keputusan agar polemik tersebut tidak terus berlarut.
“Masalah ini sudah terlalu lama. Kami berharap ada langkah bijak dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk menyelesaikannya,” ujarnya saat di wawancara beberapa waktu lalu.
Menurut Gamalis, ketidakjelasan batas wilayah berdampak langsung pada pelaksanaan program pembangunan dan aktivitas masyarakat. Kondisi itu juga membuat sejumlah rencana pemerintah sulit dijalankan secara maksimal.
Sebagai bagian dari upaya memperkuat data, Pemkab Berau telah menerima kunjungan dari Pemerintah Kampung Biatan Ilir dan Biatan Ulu. Pertemuan tersebut membahas sejarah serta kondisi geografis kedua wilayah yang menjadi bagian dari dokumen pendukung penyelesaian tapal batas.
“Kami berdiskusi mengenai sejarah dan letak geografis wilayah untuk melengkapi data yang ada,” katanya.
Ia menambahkan, sengketa yang tak kunjung selesai mulai memengaruhi hubungan sosial warga di kawasan perbatasan. Karena itu, pemerintah daerah terus membangun komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk Pemkab Kutai Timur dan Pemprov Kaltim, agar situasi tetap kondusif.
Selain jalur koordinasi antarinstansi, Gamalis menilai pendekatan politik juga diperlukan untuk mempercepat proses penyelesaian. Menurutnya, dukungan dan komitmen semua pihak menjadi kunci agar keputusan dapat segera diambil.
“Komunikasi politik juga penting supaya persoalan ini bisa lebih cepat selesai,” tegasnya.
Dalam waktu dekat, Pemkab Berau dijadwalkan kembali melakukan koordinasi dengan Pemprov Kaltim untuk membahas tindak lanjut sengketa tersebut. Pemerintah daerah berharap pertemuan itu dapat memperjelas status tapal batas sekaligus memperkuat dokumen yang telah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri sebagai bahan pengambilan keputusan. ( Adv)
Penulis : AK
