BERAUVISION.COM, TANJUNG REDEB – Gelombang penolakan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law terus berlanjut hingga hari ini di Kantor DPRD Berau Jalan Gatot Subroto Tanjung Redeb, Rabu (14/10/2020). Mulai dari aksi mahasiswa, serikat pekerja dan kali ini aksi dilakukan oleh serikat buruh.
Serikat buruh KSBSI Berau yang terdiri dari tiga serikat buruh yang berbeda yakni DPC FHUKATAN KSBSI, DPC FKUI KSBSI dan DPC FPE KSBSI, melakukan audiensi dengan pihak DPRD Berau dan Pemkab Berau.
Pengurus DPC F-HUKATAN KSBSI Berau, Budiman Siringo Ringo, mengatakan pihaknya sudah beberapa kali melakukan aksi penolakan terkait Omnibus Law, namun hingga saat ini pihaknya mengaku belum mengetahui sampai dimana prosesnya.
“Kami berharap kepada lembaga perwakilan agar bisa membantu kami. Hingga saat ini kita belum tau sampai dimana prosesnya,” katanya.
Dirinya juga sempat merasa kecewa karena kemauan untuk melakukan aksi dirubah menjadi audiensi, namun kehadiran dari pihak DPRD dan Pemda tidak maksimal.
“Kami menerima saran dari Bapak Kapolres agar dapat melakukan audiensi karena masih dalam pandemi Covid-19. Namun kami merasa kecewa karena pihak DPRD dan Pemkab yang tidak maksimal hadir yang kurang dari 50 persen,” ungkapnya.
Pihaknya menyatakan tidak termakan hoaks karena sudah membaca draft yang berjumlah 905 halaman tersebut.
“Dengan ini kami menyatakan menolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law,” ungkapnya.
Pihaknya juga meminta jaminan tanda terima terhadap proses pengiriman surat ke DPR RI atau presiden.
“Kami meminta dukungan tertulis dan lisan dari DPRD dan Pemda Berau. Kami juga meminta jaminan tanda terima terhadap proses pengiriman surat ke DPR RI atau Presiden,” pungkasnya.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Madri Pani, menegaskan hingga saat ini pihaknya belum menerima draft yang sah terkait UU Cipta Kerja. Meski begitu, pihaknya tetap mengapresiasi dan bersedia melakukan audiensi dengan serikat buruh.
“Kami menginginkan apa yang menjadi keinginan teman-teman serikat disampaikan kemudian dalam kami memberi dukungan, kami siap mendukung,” ungkapnya.
Dirinya juga meminta maaf karena banyak anggota DPRD yang tidak hadir karena sedang melaksanakan cuti.
“Kami meminta maaf karena banyak anggota Dewan yang tidak hadir karena sedang cuti. Namun kami selalu siap mendukung dengan apa yang menjadi tuntuttan serikat. Surat dukungan (tolak Omnibus Law) juga akan kita kirim ke DPR RI maupun ke Presiden,” pungkasnya.
Penulis : Sofy
Editor : Tim
