BERAUONLINE.COM, TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mulai menggeser pola pembangunan di Kecamatan Kelay dengan mendorong kolaborasi lintas sektor, seiring keterbatasan anggaran daerah akibat penurunan transfer pusat.
Langkah ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Berkelanjutan Kecamatan Kelay yang digelar, Selasa (14/4/2026), di Hotel Mercure, Tanjung Redeb.
Mewakili Sekretaris Daerah Berau, Asisten Administrasi Umum Setkab Berau, Maulidiyah, menyampaikan bahwa pembangunan Kelay tidak bisa lagi sepenuhnya bertumpu pada APBD. Dibutuhkan keterlibatan aktif pihak swasta hingga organisasi non-pemerintah untuk mempercepat pemerataan pembangunan.
“Kondisi efisiensi perlu adanya terobosan melalui dukungan APBN dan kolaborasi dengan pihak swasta, termasuk program CSR,” ujarnya.
Ia menekankan, Kelay memiliki potensi besar yang belum dimaksimalkan, mulai dari sektor pariwisata hingga kekayaan hayati dan budaya lokal. Kawasan seperti Bukit Merabu dan Danau Nyadeng dinilai mampu menjadi daya ungkit ekonomi jika dikelola secara optimal.
“Sungguh disayangkan jika potensi tersebut tidak dikelola dengan baik,” tegasnya.
Namun di sisi lain, tantangan pembangunan masih cukup nyata. Berdasarkan Indeks Desa 2025, dari 14 kampung di Kelay, baru enam kampung berstatus maju, sementara delapan lainnya masih berkembang. Belum ada kampung yang mencapai status mandiri.
“Artinya percepatan pembangunan harus menjadi fokus bersama, terutama pada aksesibilitas serta layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan,” jelasnya.
Sebagai bentuk konkret, Pemkab Berau telah membentuk tim percepatan pembangunan berkelanjutan khusus untuk Kecamatan Kelay. Tim ini diharapkan mampu merumuskan strategi berbasis data agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.
Dengan luas wilayah mencapai 6.134 kilometer persegi atau sekitar 23 persen dari total wilayah Berau, Kelay dinilai memiliki posisi strategis sebagai kawasan perbatasan yang harus mendapat perhatian serius.
Maulidiyah berharap, melalui forum koordinasi tersebut, seluruh pemangku kepentingan dapat menyepakati langkah nyata untuk mempercepat pembangunan berbasis potensi kampung.
“Tujuan akhirnya adalah memastikan standar pelayanan minimal terpenuhi, sekaligus mendorong Kelay menjadi wilayah yang mandiri dan sejahtera,” pungkasnya. (Adv)
Penulis : AK*
