BERAUONLINE.COM, TANJUNG REDEB – Terkait ketersediaan SDM, unit damkar dan sarana dan prasarana pendukung di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau menjadi sorotan dari Anggota Komisi I DPRD Berau, Falentinus Keo Meo.
“Lagi-lagi kita mengkritisi eksekutif, semestinya secara usia kelayakan sebuah unit atau peralatan jika sudah tidak memungkinkan lagi digunakan, seharusnya sudah dilakukan peremajaan,” ujar Falen, Sabtu (14/1/2023).
Menurutnya, jangan jadikan anggaran sebagai alasan untuk tidak melakukan peremajaan. Dirinya menyebut, semua itu tentu dapat didiskusikan terlebih dahulu.
“Kalau memang suatu unit kajian teknisnya memang sudah melewati masa kelayakan, sudah seharusnya dilakukan peremajaan,” tegasnya.
Pasalnya, berhubungan dengan penanggulangan bencana harus diprioritaskan. Ditambah wilayah Kabupaten Berau meminta wilayah yang luas dengan banyak sungai, hutan dan laut, yang membuat bencana bisa datang kapan saja.
“Rumah warga juga padat dan tersebar di 13 kecamatan, hal ini tentu perlu mendapatkan prioritas,” katanya.
Oleh karena itu, Falen meminta terkait unit damkar dan peralatannya harus siap tempur. Jangan menunggu nanti ada kejadian barulah kelabakan.
“Beberapa bencana kebakaran yang terjadi di Berau kan sudah sering dikeluhkan masyarakat karena kurang optimalnya penanganan. Jadi jangan sampai ini dibiarkan berlarut-larut,” tuturnya.
Begitu pula dengan ketersediaan SDM juga mesti menjadi perhatian, pasalnya dengan kawasan wilayah Berau yang luas ini memerlukan banyak personil untuk dapat menangani bencana yang bisa datang kapan saja.
“Mungkin sudah sering diusulkan terkait hal tersebut, tapi kita juga harus realistis dan rasional karena antara usulan dan kemampuan anggaran kita tidak imbang. Tapi tetap kita kan bisa membuatkan skala prioritas. Jelas hal seperti ini merupakan prioritas,” jelasnya.
Falentinus berharap, perencanaan yang mesti diutamakan saat ini, tidak hanya di BPBD saja, namun seluruh OPD yang ada. Mesti dibuatkan perencanaan yang matang dan baik serta memperhitungkan beban dan tanggungjawabnya.
“Terus diseimbangkan, baik SDM personil dan unit sarana dan prasarana pendukungnya,” pungkasnya. (ADV)
Penulis : Sofi
Editor : TIM
