BERAUONLINE.COM, TANJUNG REDEB –Ancaman abrasi di kawasan wisata Pulau Derawan membuat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau mempercepat persiapan pembangunan pengaman pantai.
Meski sempat tertunda sejak direncanakan pada 2024. Proyek strategis tersebut kini difokuskan pada penyelesaian izin tambahan dan penguatan skema pembiayaan.
Kepala Bidang SDA DPUPR Berau, Hendra Pranata, mengatakan proyek pengaman pantai menjadi langkah penting untuk melindungi kawasan pesisir Derawan yang terus menghadapi risiko abrasi.
“Derawan ini kawasan wisata unggulan, jadi perlindungan pesisir harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Menurutnya, salah satu tahapan yang masih diproses saat ini adalah izin tambahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait distribusi material menggunakan kapal tongkang.
Penggunaan tongkang dipilih karena dinilai paling efektif untuk mengangkut material proyek dalam jumlah besar menuju Pulau Derawan.
“Kalau hanya menggunakan kapal kecil, distribusi material akan lebih lambat dan pengerjaan bisa memakan waktu panjang,” jelasnya.
Hendra menyebut dokumen lingkungan proyek sebenarnya sudah tersedia. Namun izin teknis pelaksanaan distribusi material di jalur laut masih dalam tahap penyelesaian.
Selain persoalan administrasi, proyek tersebut juga mengalami kenaikan estimasi anggaran cukup signifikan. Dari semula sekitar Rp25 miliar, kebutuhan biaya pembangunan kini diperkirakan mencapai Rp80 miliar.
Kenaikan itu dipengaruhi penyesuaian kebutuhan teknis serta skala perlindungan pantai yang akan dibangun.
Meski demikian, DPUPR Berau memastikan proyek tetap menjadi prioritas karena menyangkut perlindungan kawasan wisata dan permukiman pesisir.
“Berbagai opsi pendanaan terus kami upayakan, termasuk dukungan dari pemerintah pusat,” katanya.
Pembangunan pengaman pantai itu juga dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan sektor pariwisata Derawan yang selama ini menjadi salah satu andalan ekonomi Kabupaten Berau.
DPUPR Berau menargetkan pekerjaan fisik proyek dapat mulai berjalan pada 2027 mendatang setelah seluruh tahapan izin dan pembiayaan rampung. (Adv)
Penulis: AK
